SUARA NEGERI | BREBES — Menyikapi aksi demo warga Desa Pakijangan kemarin, sejumlah warga lain yang mengaku dari Forum Pemuda Peduli Desa (FPPD) Pakijangan merasa miris menyayangkan aksi demo.
Apip Wijaya dari FPPD kepada awak media menyampaikan hal itu, mestinya tidak terjadi jika semua elemen masyarakat dan lembaga desanya bersinergi.
"Saya lihat Pak Lurah itu sudah berusaha membangun desanya dengan baik, saya lihat sendiri pembangunan juga semua terlaksana karena saya juga ikut mengawasi pembangunan, tapi yang disayangkan kok ada warga yang lakukan unjuk rasa bahkan menuntut mundur kades, ini kan miris," ungkap Apip, Rabu (7/5).
Apip menilai aksi demo kemarin disusupi kepentingan pribadi untuk menjatuhkan kepala desa.
"Aksi kemarin saya lihat dan saya amati itu penuh dengan politik, ada yang tumpang tindih, sepertinya ada kepentingan pribadi dari mereka yang sengaja menghasut masyarakat," kata Apip.
Kami menyayangkan, lanjutnya, kenapa BPD tidak bisa bekerja semaksimal mungkin, tidak sejalan dengan pemerintahan desa, jadi saya minta kepada Pemda Brebes untuk melakukan pembinaan di desa kami, khususnya BPD Pakijangan biar sejalan dengan pemerintahan desa agar pembangunan terus berjalan sesuai.
"Kami tidak mau desa kami jadi rusuh, Selalu ribut ketika dinilai ada satu pembangunan," sambung Apip.
Menurut Apip, FPPD tidak mendukung aksi yang hanya dimanfaatkan kepentingan pribadi.
"Kami selaku pemuda itu tidak mendukung pergerakan atas nama masyarakat, tapi nyatanya ada kepentingan pribadi atau ingin menjatuhkan hanya ingin menjabat, Kami yakinkan semua pembangunan di desa kami itu transparan karena selalu di laksanakan musyawarah," tutupnya.
Terpisah Mohamad Subhan, dari LSM Lembaga Analisis Data dan Kajian Kebijakan Publik (LANDEP) menilai saat ini lembaga di pemerintahan desa kurang begitu harmonis.
"Jadi fungsi lembaga Desa baik itu kepala desa ataupun BPD ataupun yang lain adalah sebuah lembaga satu kesatuan yang setidaknya harus di bersinergi sehingga kemudian menjadikan lembaga tersebut optimal untuk melakukan kegiatan-kegiatan didesa," kata dia.
Menurutnya, BPD adalah bukan badan perwakilan desa, tapi badan permusyawaratan desa sehingga kemudian bagaimana kebijakan itu sejalan untuk pembangunan desa.
"Saya berharap Jangan sampai kemudian masyarakat dimobilisasi dalam hal-hal yang kurang bijak, tapi mobilisasi kan masyarakat untuk menjadikan Desa menjadi sebuah titik tonggak untuk kemajuan di Kabupaten Brebes," pungkasnya. (Roni)
