SUARA NEGERI ■ Sejak 2001 Papua dan Papua Barat mendapatkan status daerah dengan otonomi khusus (Otsus), Papua melalui UU No 21/2001 dan Papua Barat melalui UU No 35/2008. Selain untuk mempercepat dan mengejar ketertinggalan pembangunan dari daerah-daerah lain.
Otonomi Khusus (Otsus) tidak hilang, namun perlu ditingkatkan agar bisa lebih mensejahterakan warga Papua, begitulah kesimpulan diskusi “Spirit Otsus: Otsus Untuk Masa Depan Papua” yang digelar di Japri Coffee, Tangsel, pada Kamis, (03/12/2020).
Spirit penetapan status otsus adalah pemberian kewenangan seluas-luasnya kepada pemerintah daerah untuk merumuskan, menyusun dan merancang strategi pembangunan yang dibutuhkan oleh masyarakat setempat atau orang asli Papua sehingga hak mereka terlindungi.
Hampir dua dasawarsa sudah kebijakan status otsus diimplementasikan, pemerintah pun menjamin bahwa otsus tidak hilang, hanya dilakukan evaluasi perbaikan agar benar-benar dirasakan oleh masyarakat Papua dan Papua Barat.
“Sekarang ini dievaluasi lagi, bukan berakhir sepanjang undang-undang tidak dicabut atau dibatalkan akan tetap berlanjut dan diberikan kewenangan khusus oleh negara, namun implementasinya perlu dievaluasi menyeluruh,” kata Malkin.
Otsus yang diberikan pemerintah diibaratkan air mengalir namun tidak sampai utuh ke masyarakat, apakah memang karena ada kebocoran di tengah jalan sehingga perlu diluruskan. Karena itu, diharapkan tidak perlu ada kecurigaan dari daerah.
“Sampai hari ini belum ada keterbukaan nyata baik pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten terkait implementasi baik sisi kebijakan penyerapan dana juga kesejahteraan,” papar Malkin.
Sekarang ini, kata Ujang Rahmat Mokan, merupakan waktu yang tepat bagi akademisi Papua untuk melakukan evaluasi agar lebih baik ke depan. Ia mendorong kelompok masyarakat perlu duduk bersama agar apa yang dilaksanakan diamanatkan oleh negara, benar-benar memberi dampak positif dari sisi kesejahteraan ekonomi.
"Jika pun ada penolakan, hal wajar karena penerapan Otsus masih perlu perbaikan. Kalau belum memberi manfaat besar ke masyarakat, kedepan perbaikan harus seperti apa,” ucap Ujang Rahmat Mokan.
Ia berharap, ada evaluasi menyeluruh dari pemerintah provinsi karena dana kebijakan otsus dikelola pemrov. Dari situ bisa diketahui, apakah di eksekusi dan dilaksanakan dengan tepat sasaran.
"Jangan sampai juga, muncul ego masing-masing sehingga komunikasi antara pemerintah kabupaten dan pemerintah provinsi tidak berjalan dengan baik yang ujungnya menghambat penerapan Otsus," ujarnya.
Menurut Rajid Patiran, Sekjend Nasional Aliansi Mahasiswa Papua (AMP), menilai jika pun otsus masih ada kendala jangan kemudian yang muncul isu-isu refrendum karena sejatinya yang terpenting sekarang ini ialah membangun kesejahteraan ekonomi, infrastruktur serta memanusiakan orang Papua, supaya duduk sama rendah berdiri sama tinggi.
"Karena itu, dana otsus maupun pembangunan di Papua dan Papua Barat harus menyelaraskan antara pembangunan sumber daya manusia dan pembangunan fisik infrastruktur," imbuhnya.
Apalagi, kata Rajid akan ada Instruksi Presiden (Inpres) terkait percepatan kebijakan pembangunan dan kesejahteraan Papua, karena itu semua elemen perlu duduk bersama agar otsus lebih bagus dan apa yang diharapkan pemerintah pusat didukung daerah.
"Perlu dibuat forum dialog bersama, solidkan dan jangan membuat kelompok sendiri kemudian datang ke Pusat dan bicara sesuai kepentingan sendiri-sendiri, sehingga membingungkan para pengambil kebijakan negara," ucapnya.
Rajid juga menambahkan bahwa otsus memang perlu dievaluasi agar kebijakan di level provinsi ke kabupaten bisa seragam, karena seringkali terjadi dualisme sehingga anggaran tidak bisa dieksekusi di level kabupaten, hal ini terjadi karena kabupaten sering tidak memiliki akses terhadap kebijakan otsus.
Salah satu indikatornya, yaitu indeks kesejahteraan di Papua masih rendah yang menandakan otsus belum optimal menjawab kesejahteraan. Karena itu, ke depan perlu dibuat mekanisme yang jelas, siapa yang memutar dana otsus, bagaimana evaluasi pengawasannya dan dibicarakan baik-baik antara pusat dan pemerintah provinsi.
”Kalau dibiarkan, tidak terkontrol, muncul inisiatif sendiri, harus dikendalikan jangan sampai masyarakat yang terprovokasi akan hal itu,” tutup Rajid saat menjawab seluruh pertanyaan.
Rajid menuturkan tanggapannya perihal pernyataan deklarasi presiden sementara Benny Wenda, ia menilai pemerintah dan seluruh aparatur negara baik TNI & Polri agar sekiranya mengambil sikap tegas terhadap oknum-oknum yang memiliki kepentingan pribadi diluar dari kepentingan NKRI.
■ Irwan/rls
